PERATURAN MENTERI

LINGKUP BIDANG KONSTRUKSI

• Permen PU No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan
• Permen PU No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan (Lampiran)
• Permen PU No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan
• Permen PU No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Lampiran)
• Permen PU No. 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan
• Permen PU No. 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Lampiran)
• Permen PU No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
• Permen PU No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Lampiran)
• Permen PU No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
• Permen PU No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Lampiran)
• Permen PU No. 07 Tahun_2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi
• Permen PU No. 08 Tahun_2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
• Permen PU No. 07 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi
• Permen PU No. 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi
• Permen PU No. 04 Tahun 2009 tentang Sistim Manajemen Mutu
• Permen PU No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
• Permen PU No. 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang PU
• Permen PU No. 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
• Permen PU No. 43 Tahun 2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

LINGKUP BADAN LAYANAN UMUM

• Permen Keu No. 77 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU
• Permen Keu No. 230 Tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang BLU
• Permen Keu No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
• Permen Keu No. 73 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No.10-2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
• Permen Keu No. 109 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
• Permen Keu No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU
• Permen Keu No. 66 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU
• Permen Keu No. 92 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta pelaksanaan anggaran BLU
• Permen Keu No. 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU
• Permen Keu No. 07 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Keuangan BLU
• Permen Keu No. 08 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU
• Permen Keu No. 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
• Permen Keu No. 10 Tahun 2006 tentang Remunerasi BLU
• Permen Keu No. 44 Tahun 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran BLU
• Permen Keu No. 75 Tahun 2011 tentang Tarif BLU
• Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU

LINGKUP KETENAGAKERJAAN

• Permenaker No. 01 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
• Permenaker No. 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum
• Permenaker No. 04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
• Permenaker No. 05 Tahun 1996 tentang SMK3
• Permenakertrans No. 07 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
• Permenkertrans No.148 Tahun 2001 tentang Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan TKI.
• Permenkertrans No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
• Permenkertrans No. 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
• Permenkertrans No. 261 Tahun 2004 tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
• Permenkertrans No. 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja
• Permenkertrans No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• Permenkertrans No. 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
• Permenkertrans No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
• Permenkertrans No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

LINGKUP BARANG MILIK NEGARA

• Permen Keu No. 179 Tahun 2009 tentang Penilaian BMN
• Permen Keu No. 179 Tahun 2009 tentang Penilaian BMN (lampiran I)
• Permen Keu No. 179 Tahun 2009 tentang Penilaian BMN (lampiran II)
• Permen Keu No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtangan BMN
• Permen Keu No. 97 Tahun 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
• Permen Keu No. 97 Tahun 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN (lampiran)
• Permen Keu No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permen Keu No. 194 Tahun 2009 tentang Penghapusan BMN akibat Bencana Alam
• Permen Keu No. 03 Tahun 2011 tentang BMN yang berasal dari Rampasan dan Gratifikasi
• Permen Keu No. 2 Tahun 2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
• Permen Keu No. 350 Tahun 1994 tentang Tata Cara Tukar menukar BMN
• Permen Keu No. 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama
• Kepmendagri No.12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
• Kepmendagri No.152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
• Kepmendagri No.153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan
• Permen-No.17 Tahun 2007-Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

LINGKUP PENATAAN RUANG

• Permen PU No. 40 tahun 2007 tentang Kawasan Reklamasi Pantai
• Permen PU No. 41 tahun 2007 tentang Kawasan Budi Daya
• Permen PU No.

LINGKUP PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

• Permen Keu No.153 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah
• Permen Keu No. 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Danatau Hibah Luar Negeri
• Permen Keu No. 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Permen Keu No. 224 Tahun 2011 Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah
• Permen Keu No. 143 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri
• Permen Keu No. 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah

Share This

Like This