PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

• PP No. 1 Tahun 2008 tentang tentang Investasi Pemerintah
• PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
• PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
• PP. No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• PP No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP. No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
• PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah
• PP. No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
• PP. No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

BIDANG KONSTRUKSI

• PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
• PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
• Penjelasan PP No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
• PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
• PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi
• PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
• PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• PP No. 4 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
• PP No. 23 tahun 2004 tentang Banda Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
• PP No. 37 tahun 2010 tentang Bendungan
• PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
• PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
• PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

BIDANG KETENAGAKERJAAN

• PP. No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• PP. No. 08 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
• PP. No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
• PP. No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• PP. No. 23 Tahun 2004 : Tentang Badan Nasional Sertifikasi Nasional.
• PP. No. 79 Tahun 1998 : Tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsotek.

BIDANG KORUPSI

• PP. No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
• PP. No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• PP. No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
• PP. No. 65 Tahun 1999 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

BIDANG PINJAMAN LUAR NEGERI

• PP. No. 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah
• PP. No. 2 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengadaan PHLN serta Serta Penerusan Pinjaman Danatau Hibah Luar Negeri
• PP. No. 10 Tahun 2011 Tata Cara PLN dan Penerimaan Hibah
• Penjelasan PP. No.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara PLN dan Penerimaan Hibah
• PP. No. 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

BIDANG BADAN LAYANAN UMUM

• PP. No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
• PP. No. 23 Tahun 2005 tantang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
• PP. No. 74 Tahun-2012 tentang perubahan PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
• PP. No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP. No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP. No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BIDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP))

• PP. No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
• PP. No. 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
• PP. No-22 tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP
• PP. No. 1 tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

BIDANG LAINNYA

• PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
• PP No. 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan
• PP No. 35 tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988
• PP No. 79 tahun 2005 tentang APIP
• PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
• PP No.60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Share This

Like This