Dukungan Pabrikan

Di dalam Pasal 6 huruf  e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang etika pengadaan dinyatakan bahwa  pelaku pengadaan wajib “ menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”. Sungguh pasal ini sangat mendasari pelaksanaan Prinsip Pengadaan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 5 peraturan yang sama.

Didalam posting kali ini kita mencoba untuk membahas khusus mengenai salah satu persyaratan yang selalu dipersyaratkan oleh hampir seluruh Panitia Pelelangan/Pokja didalam proses lelang. Persyaratan tersebut adalah Dukungan Principle, Distributor atau Agen.

Didalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya yang terakhir dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ada beberapa persyaratan dukungan yakni dukungan pabrikan untuk barang impor berupa Sertifikat Keaslian (Cerficate of Origin); dan Surat Dukungan pabrikan/prinsipal/distributor/agen sesuai dengan kewenangannya (Supporting Letter)

Dukungan-dukungan tersebut hanya dipersyaratkan untuk pengadaan barang dan suku cadang melalui proses pengadaan barang dan jasa lainnya. Disamping kedua dukungan tersebut, ada beberapa dukungan lainnya yang senantiasa “mendampingi” spesifikasi teknis barang yakni, dukungan atau jaminan purna jual, dukungan teknis pemasangan dan seabrek persyaratan dukungan lainnya.

Persyaratan Surat Dukungan menjadi sangat menarik jika dibuat untuk menjadi bagian kompetisi bukan sebagai bagian untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu. Persyaratan dukungan sangat kondisional terhadap bagian pekerjaan yang mana dan bagaimana seharusnya persyaratan tersebut di akomodir. Disinilah letak kepekaan panitia/pokja dalam menetapkan bagian dari persyaratan kualifikasi dan teknis dokumen pengadaan.

Perihal surat dukung mendukung ini memang cukup pelik jika pokja/panitia tidak siap bersikap objektif dan adil. Satu sisi persyaratan tersebut wajib dipersyaratkan karena menjadi bagian dari proses pengadaan. Apalagi jika paket yang akan dilaksanakan berupa perawatan utilitas yang berkaitan dengan pelayanan umum yang tidak bisa dihentikan. Proses pengadaan jasa lainnya.

Memang sebagaimana perpres 54/2010 untuk pekerjaan jasa lainnya yang membutuhkan pembelian spare part untuk barang eksisting panitia harus menyebutkan merek sebagai bagian dari ketentuan. Secara teknis memang demikian, dan semua dilakukan dengan pertimbangan teknis.

Namun pada sisi lain dengan mempersyaratkan dukungan dari pemegang merek tentunya membuka ruang yang lebar bagi principle/distributor/agen untuk bermain-main terhadap persyaratan dukungan tersebut.

Solusi dalam mengakomodir persyaratan surat dukungan principle atau pabrikan untuk mencegah adanya tindakan persekongkolan dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan mungkin dapat dipertimbangkan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Persyaratan dukungan dapat dilaksanakan sepanjang adanya surat pernyataan dari principle atau pabrikan untuk tidak memberikan dukungan pada satu perusahaan peserta pelelangan. Mekanisme pemberian dukungan menjadi hak mutlak pabrikan atau principle melalui mekanisme penilaian kelayakan yang ditetapkan oleh pabrikaan atau principle. Hal ini untuk mencegah adanya kontribusi atau bagian peluang yang diberikan panitia/pokja dalam persyaratan jika terjadi persekongkolan usaha.
2. Persyaratan dukungan dipersyaratkan hanya bagi calon pemenang dan bukan menjadi bagian dari usur kompetisi dan bagian dari syarat evaluasi . Prinsipnya siapapun yang akan menjadi pemenang harus mendapatkan dukungan dari principle atau pabrikan

Dengan mempertimbangkan objektifitas dan akuntabilitas, mekanisme tersebut menjadi sagat penting dan bagian dari tindakan panitia/pokja agar terhindari dari pola persekongkolan yang bisa saja terjadi.

Share This

Like This