UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1995
Tentang Usaha Kecil
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999
Tentang Jasa Konstruksi
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2010
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
LAMPIRAN 1 PERENCANAAN
LAMPIRAN 2 PENGADAAN BARANG
LAMPIRAN 3 PEKERJAAN KONSTRUKSI
LAMPIRAN 4A JASA KONSULTASI BADAN USAHA
LAMPIRAN 4B JASA KONSULTASI PERORANGAN
LAMPIRAN 5 JASA LAINNYA
LAMPIRAN 6 SWAKELOLA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011
Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 04/PRT/M/2009
Tentang Sistem Manajemen Mutu (Smm) Departemen Pekerjaan Umum
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 1 TAHUN 2011
Tentang e-Tendering
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 2 TAHUN 2011
Tentang Standar Bidding Documen
Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang Pascakualifikasi
Pengadaan Barang Prakualifikasi
Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
Pengadaan Barang Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
Pengadaan Konstruksi Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja
Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja
Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 3 TAHUN 2011
Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3)
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 4 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 5 Tahun 2011
Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi
Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi
Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi satu sampul
Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi dua sampul
Pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi
Pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 6 TAHUN 2011
Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 7 TAHUN 2011
Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 8 TAHUN 2010
Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Dan Jasa
Share This
Like This